Siapapun orangnya, didalam kehidupan sehari-harinya akan selalu bersentuhan dan menghadapi benda-benda tidak berwujud yang bermuatan satu atau beberapa Kekayaan Intelektual atau Intellectual Property (IP) yang dilindungi oleh hukum. Untuk mendapatkan pengertian dan faham yang baik tentang apa sebenarnya yang dimaksud sebagai Intellectual Property serta mengetahui cara-cara penggunaannya yang tidak melanggar hukum, buku ini secara komprehensif membahasnya dalam 14 (empat belas) Bab : Bab 1 : Tinjauan Singkat Tentang HKI; Bab 2 : Indonesia Dan Kerangka Kerja HKI Internasional; Bab 3 : Hak Kekayaan Intelektual Dan Negara-Negara Berkembang: Kasus Indonesia; Bab 4 : Hak Cipta; Bab 5 : Merek; Bab 6 : Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Jaringan Internet; Bab 7 : Paten Dan Rekayasa Genetika; Bab 8 : Perkembangan Undang-Undang Paten Indonesia (1989-2016); Bab 9 : Desain Industri; Bab 10 : Informasi Rahasia Dan Rahasia Dagang; Bab 11 : Pelindungan Pengetahuan Tradisional; Bab 12 : Hukum Persaingan HKI; Bab 13 : Penegakan HKI Di Indonesia; Bab 14 : Lisensi Dan Waralaba. Appendix : I. Pelindungan Paten Terhadap Teknologi Kloning (Perspektif UU Paten Indonesia) II. Pelindungan Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) dalam Hukum Paten Indonesia: Problematika dan Solusi III. Pelindungan Ganda Terhadap Varietas Tanaman Berdasarkan UU Pelindungan Varietas Tanaman dan UU Paten Indonesia

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan suatu bentuk kapitalisasi dari ide manusia yang dapat menjadi pendorong dan daya saing perekonomian suatu bangsa. Di era sekarang ini, industri kreatif tumbuh dan berkembang di mana-mana yang sesungguhnya menuntut perlindungan akan kepemilikan hasil karya secara formal. Memasuki millenium baru, HKI menjadi isu penting dalam berbagai forum, baik dalam forum nasional, regional maupun internasional. Hal ini terkait dengan munculnya berbagai pelanggaran yang merugikan secara ide maupun materi terhadap pemilik hak dan wewenang pemegang hak kekayaan intelektual. Pada titik inilah perlunya pemahaman mengenai HKI sebagai antisipasi dari kemungkinan penyalahgunaan atau pemanfaatan yang tidak berhak dari ide-ide kreatif yang dihasilkan, meskipun hasil karya tersebut belum pada posisi yang bernilai saat itu. Buku ini lahir sebagai jawaban atas perlunya pemahaman terhadap perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). Meskipun merupakan sebuah pengantar, namun konten buku ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai hal terkait HKI. Buku ini disusun dengan bahasa yang mudah dipahami disertai contoh-contoh yang diuraikan secara jelas sehingga diharapkan pembaca akan lebih terbantu dalam proses memahami jenis-jenis produk Kekayaan Intelektual maupun prosedur pengajuannya Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Manusia dianugerahi Tuhan atas kemampuan intelektual yang dapat menghasilkan cipta, rasa dan karsa. Kemampuan ini merupakan suatu kekayaan hasil pemikiran manusia yang digunakan untuk menciptakan suatu karya yang memiliki manfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri. Sedangkan karya yang dihasilkan dapat berupa karya ilmiah, sastra maupun seni. Dalam penggunaan secara komersil tentunya hasil kekayaan intelektual ini memerlukan suatu perlindungan hukum dimana pencipta dapat memiliki kekuasaan atas hak moral, social dan ekonomi dalam perolehan manfaat karya tersebut. Pemberian hak yang diberikan kepada pencipta dalam jangka waktu tertentu ini disebut juga dengan HaKI atau Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan atas kekayaan intelektual ini berbeda-beda pada setiap Negara tergantung pada aspek hukum yang berlaku di Negara tersebut. Dengan menjadi anggota WIPO dan WTO, Indonesia telah menetapkan peraturan dengan standar yang tinggi dan mekanisme yang ketat mengenai perlindungan kekayaan intelektual, diantaranya terhadap Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desan Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman. Sistem HaKI ini tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi, namun juga memiliki kaitan terhadap bisnis. Selain masalah bisnis, saat ini kekompleksan persoalan HaKI telah merambah pada masalah politik. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dimaksudkan untuk memperoleh perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang, kelompok, maupun perusahaan.

Legal protection for intellectual property rights in Indonesia; collection of papers.

This is an open access book.Changes in law either from the meaning of normative substance, institutional, and legal culture are inevitably in line with the dynamics within various sectors of life society. Therefore, it is necessary to thoroughly discuss and analyze which sectors may have a significant impact on the business world and society today. By discussing comprehensively, comparatively and collaboratively, it is hoped that legal issues can be seen from various perspectives in the legal and social fields by finding fundamental problems in depth related to several topics of discussion, including in the telematics legal sector, natural resource management law, business legal culture, as well as the tourism sector. For this reason, APPTHI held a series of conferences in 3 cities to discuss and make it a meeting place for world law experts with law lecturers throughout Indonesia and invited lecturers from various countries, such as South Korea, India, Malaysia and Europe to take a part in this conference. The 1st APPTHI International Conference on Changing of Law (the series) is the first international conference series held in Indonesia by the Association of Indonesian Law College Leaders (APPTHI), inviting several legal experts from countries such as the USA, the Netherlands, Korea, Malaysia, India, as well as South Korea. This activity has 3 major themes each held in several cities, namely: in Jakarta which will be held at Trisakti University on 22 July 2023 with the theme Changing of Law in the digital era, while in Makassar it will take place at the Indonesian Muslim University/UMI) on July 24 2023 with the theme Changing of Law in the Energy sector and Natural Resources Management, as well as the last series of conferences in Bali on July 26 2023 at Warmadewa University, becoming a series of academic activities that have a broad spectrum and dimension of legal knowledge with various legal perspectives such as business law, corporate law, civil law, criminal law, intellectual property law, telematics law, agrarian law, environmental law, HTN/HAN etc. This event was carried out within the framework of the first round of the APPTHI international program which will continue to be held regularly every year. This program is also a form of implementation of various forms of international cooperation in several countries such as New York University, Utrecht University, National University of Malaysia, Hankuk University, and Jawaharlal Nehru University. In this event APPTHI collaborated with the international program organizer, PASQAPRO. For the activities of The First APPTHI International Conference on Changing Law, The Series, involving campuses as co-hosts in Jakarta (hosted by Trisakti University), including: Jakarta Islamic University, Universitas Suryakancana, cianjur, Lampung Mitra University, Palembang Law School STIHPADA, Islamic University Jakarta, Muhamadiyah University Jakarta, YARSI University, National University, Borobudur University, while co-hosted in Makassar (Host Indonesian Muslim University): Panca Bakti University, West Kalimantan, Sawerigading University, Christian University of Paulus, Makasar, Universitas Juanda, Bogor and Seventeen August University (UNTAG) Semarang, for Bali with the host university Warmadewa, assisted by co-hosts including: Caritas College of Law, Papua. Hopefully this conference will not only be a scientific forum for APPTHI members and various foreign partner universities by providing outputs in the form of indexed proceedings and journals, but also an event that will contribute thoughts in the field of law for the Indonesian government in conducting studies on legal changes positively as well as being a think tank for the formation of state laws and policies.

This is an open access book.Sustainable Collaboration in Business, Technology, Information and InnovationSCBTII 2023: “Preserving the Sustainability of Business in Accelerated Digital Transformation and Transition Collide”The COVID-19 pandemic had dealt a devastating blow to the SDGs, which were already off track before the pandemic forced the closure of schools, government services and workplaces worldwide. The pandemic erased more than four years of progress in eradicating poverty and pushing millions into extreme poverty. On the other hand, digital transformation rapidly creates a world of ever-faster technological developments. In response, every business must think of itself as a tech business. Companies need to re-design their processes and ensure their people have the skills needed for a world where we increasingly collaborate and work alongside capable and intelligent machines. Unfortunately, the war in Ukraine has accelerated the schism and confrontation between the major global powers. Another point of tension is the US–China relations joining the trade, technological, economic, and geostrategic competition. This year will be more significant. But the world business before us is not divided into two concrete blocks. Instead, a full-scale reconfiguration of alliances is underway, which forces all other actors to reposition themselves about the new strategic competition dynamics and to seek out their own spaces in a global transformation. On the other hand, the green and the digital transitions, which seemed to work hand in hand towards building a more sustainable world, have collided. Against this backdrop, universities, as academic institutions, play an essential role in educating and providing professional human resources and conducting high-quality research that benefits humanity. However, universities must take a more significant part and be innovative and creative in engaging and supporting the development opportunities and consolidation of the Global community. To embark on this role effectively, universities must always foster communication and discussion among academicians, scholars, practitioners, and policymakers under the Sustainability Development Goals (SDGs). Academia, Government, Business, and Communities must increasingly cooperate to achieve academic and research excellence and constructive solutions to current business and economic issues. Sustainable Collaboration in Business, Information, and Innovation (SCBTII) 2023 is an international conference that brings together academics, professionals, entrepreneurs, researchers, learners, and other associated groups from all over the world that is interested in theories, as well as practices in the field of the digital economy for global competitiveness. This conference provides opportunities for presenters and participants to exchange new ideas and experiences, create research relationships, and find international partners for future collaboration to respond to economy, business, social and technological development challenges successfully and effectively for better life well-being.

Buku ini merupakan revisi dari buku Hak Cipta Karya Musik dan Lagu yang terbit tahun 2018. Revisi ini dalakukan karena ada pengembangan , peraturan dan pengayaan baik dari segi teori atau praktik hukum, perbaikan baik dari segi peraturan perundang-undangan, teori perlindungan hak cipta yang diuraikan, dikaji dan dianalisis dalam buku ini. Hal baru yang diulas dalam buku ini adalah telah keluar nya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Sehingga seseorang yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual akan dikenai sanksi berdasarkan undang-undang tersebut. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta, atau para pelaku industri kreatif. Hal tersebut, dapat dikatakan jika Indonesia saat ini telah memiliki sistem perlindungan hukum Kekayaan Intelektual (HKI) yang sangat kuat. Bagi sektor ekonomi kreatif adanya perlindungan tersebut tentu merupakan kabar baik. jika seseorang terbukti melanggar hak ciptaan, maka sanksi yang dikenakan tidak sembarangan. para pelaku ekonomi kreatif yang telah memiliki Hak Kekayaan Intelektual tidak perlu khawatir jika produknya diambil atau ditiru kompetitor. HKI telah melindungi suatu produk dari kemungkinan klaim pihak lain. Buku ini wajib dibaca oleh mahasiswa tingkat Sarjana Hukum, Magister Hukum, ataupun mahasiswa program Doktor Hukum dengan minat kekhususan HKI. Selain itu para praktisi hukum, mulai dari pengacara, konsultan hukum, konsultan Kekayaan Intelektual, Jaksa, Hakim menjadikan buku ini sebagai referensi penyelesaian kasus-kasus Hak Cipta Karya Musik dan Lagu secara dan konkret dan adil.

In this era of globalization, International Law plays a significant role in facing rapid development of various legal issues. Cultural preservation has emerged as an important legal issue that should be considered by States. This book consists of academic papers presented and discussed during the 9th International Conference of the Centre of International Law Studies (9th CILS Conference) held in Malang, Indonesia, 2-3 October 2018. The title of the book represents the major theme of the conference: "Culture and International Law." It is argued that along with globalization, cultural preservation is slowly ignored by States. Various papers presented in the book cover five topics: cultural heritage; cultural rights; culture and economic activity; culture and armed conflict; and a general topic. The authors of the papers are outstanding academics from various countries, Lithuania, United States of America, Australia, Thailand and Indonesia. The conference was organized by Universitas Indonesia in collaboration with Brawijaya University. This book aims to give a useful contribution to the existing literature on International Law, specifically focussing on cultural issues from the perspective of cultural heritage and rights, economic as well as armed conflict.

This is an open access book. The 3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT) will be an annual event hosted by Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali. “Business Law and Local Wisdom in Tourism” has been chosen at the main theme for the conference, with a focus on the latest research and trends, as well as future outlook of the field of Call for paper fields to be included in ICBLT 2022 are Local Wisdom (Customary Law); Law on Business, Business Competition, and Prohibition of Monopoly; Law on Land and Environment; Law on Investment; Law on Criminal Act of Corruption and Asset Recovery Law on Licenses and Labor; Law on Tourism; Law on Transportation; Law on Immigration Intellectual Property Rights; and Law on Resolution of Tourism Investment and Business Disputes.This international seminar aims to facilitate scholars, researchers, practitioners, and students to share their thoughts on the latest trends on Business Law and Local Wisdom in Tourism whilst building network in an engaging environment. The participants of this conference will have a chance to enrich knowledge and discuss common challenges and offer creative solutions. By this, we hope to enhance and contribute knowledge for a better civilized community.

This book contains the proceedings of the First International Conference on law and human rights (ICLHR 2021). Where held on 14rd-15th April 2021 by virtually meeting in GMT+7 (Asia/Jakarta). This conference was held by Universitas Kristen Indonesia with the theme "ASEAN diversities and its principles toward ASEAN (Legal) Integration in Pandemic Era." The papers from this conference were collected in a proceedings book entitled: Proceedings of the First International Conference on law and human rights (ICLHR 2021). The presentation of such a multi-discipline conference will provide a lot of inspiring inputs and new knowledge on current trends in the fields of human rights, criminal law, civil law, politics, public policy, health law, education law, economic law, international law, and international private law. According to the argument, this conference will act as a valuable reference for numerous relevant research efforts in the future, especially in ASEAN. The committee recognizes that the smoothness and success of this conference cannot be separated from the cooperation of numerous stakeholders. As such, we like to offer our profound gratitude to the distinguished keynote speaker, invited speaker, paper presenters, and participants for their enthusiastic support of joining the First International Conference on law and human rights. We are convinced that the contents of the study from various papers are not only encouraged productive discussion among presenters and participants but also inspire further research in the respected field. We are greatly grateful for your willingness to join and share your knowledge and expertise at our conference. Your input was essential in ensuring the success of our conference. Finally, we hope that this conference will serve as a forum for learning in building togetherness, especially for academic networks and the realization of a meaningful academic atmosphere for the development of digital literacy in various fields of life. Thus, we hope to see you all at the second ICLHR.