Mewujudkan konektivitas antarwilayah menjadi tantangan besar bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Kesadaran ini mendorong pemerintah untuk melakukan investasi dalam pembangunan berbagai fasilitas infrastruktur berupa jaringan jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dan bandara. Salah satu fasilitas publik yang tidak kalah pentingnya di zaman digital ini adalah infrastruktur telekomunikasi, untuk menunjang kebutuhan masyarakat terhadap layanan komunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Proyek Palapa Ring merupakan investasi sektor telekomunikasi hasil Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)/Public-Private Partnership (PPP) yang dibagi menjadi tiga paket: Barat, Tengah, dan Timur, di mana pemerintah berperan dalam menyediakan penjaminan untuk melayani daerah-daerah yang tidak layak secara bisnis/keuangan (non-financially feasible). Pemanfaatan teknologi informasi dan internet yang makin luas membawa perubahan dalam bidang ekonomi dan bisnis, pendidikan, pemerintahan, layanan kesehatan, serta pembangunan dan penegakan hukum. Perubahan tersebut juga meliputi perilaku masyarakat dalam berbelanja, berkomunikasi, menikmati hiburan, atau mengakses dan berbagi informasi. Selain membawa manfaat yang besar, konvergensi (perpaduan) telekomunikasi, media, dan informatika juga menghadirkan berbagai permasalahan sosial dan hukum yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Dalam kajian ilmu hukum, bermunculuan isu-isu baru yang terkait dengan makin masifnya pemanfaatan internet dan media sosial di masyarakat, seperti cyber crime, perlindungan konsumen e-commerce, alat bukti elektronik, perlindungan data pribadi, ujaran kebencian dan pencemaran nama baik (hate speech) melalui media sosial, dan lain-lain. Berkembangnya isu-isu tersebut perlu direspons secara memadai oleh para sarjana, baik untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk mengatasi masalah-masalah konkret yang dihadapi masyarakat. Buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, melalui penyediaan bahan-bahan bacaan yang dapat dinikmati oleh para mahasiswa dan masyarakat luas yang menaruh perhatian pada Hukum Telematika Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #PrenadaMedia

Melihat perkembangan trend konvergensi dan peranannya yang semakin besar pengaruhnya bagi penunjang kegiatan ekonomi dan sosial dan politik, dan untuk lebih dapat mengoptimalkan pemanfaatan konvergensi teknologi informasi dan komunikasi ini, maka bangsa dan pemerintah Indonesia harus lebih siap dan tanggap dalam merespons konvergensi teknologi informasi dan komunikasi serta implikasi-implikasi yang dihadirkannya. Persiapan reaktif dan proaktif-antisipatif perlu dilakukan dengan melakukan perubahan-perubahan, salah satunya melalui perubahan regulasi. Sebagaimana hal tersebut di atas, ternyata begitu penting mempelajari hukum telematika, karena dengan mempelajari hukum telematika, mahasiswa akan memperoleh gambaran aspek-aspek hukum tentang informasi dan komunikasi dalam kehidupan masyarakat, nasional, maupun internasional. Selain itu, dengan mempelajari buku ini, akan memberikan kemampuan praktis dalam menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang berkenaan dengan internet. Beli bukunya di Gramedia ya! Buku ini terdiri dari 7 bab yang membahas beberapa hal mengenai hukum telematika, yaitu: BAB 1 Pendahuluan BAB 2 Pengantar Hukum Telematika BAB 3 Kedudukan Hukum Telematika dalam Ilmu Hukum BAB 4 Konvergensi, Prospek Dan Tantangan Hukum Telematika Di Indonesia BAB 5 Cybercrime BAB 6 E-Government BAB 7 E-Commerce Detail Penulis Agung Suryadi, S.Kom., M.Kom Jumlah Halaman 174 Penerbit Pustaka Baru Press Tanggal Terbit 20 Jul 2022 Format Soft Cover Berat 0.21 kg ISBN 9786023767038 Lebar 15.0 cm Bahasa Indonesia Panjang 23.0cm

Perkembangan transaksi elektronik membawa banyak perubahan terhadap sektor aktivitas bisnis yang selama ini dijalankan di dunia nyata. Perubahan tersebut ditandai dengan adanya sejumlah upaya dari sektor aktivitas bisnis yang semula berbasis di dunia nyata (real), kemudian mengembangkannya ke dunia maya (virtual). Penggunaan internet dalam transaksi elektronik ini memberikan dampak yang sangat positif yakni dalam kecepatan dan kemudahan serta kecanggihan dalam melakukan interaksi global tanpa batasan tempat dan waktu yang kini menjadi hal yang biasa. Pengaturan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dapat disingkat UU ITE ini disebut juga oleh banyak kalangan sebagai cyber law atau Hukum Siber Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai cyber law Indonesia dibentuk karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia saat ini dan di masa datang supaya dapat berdaya saing pada era global atau pasar bebas atau perdagangan bebas dalam lingkup dunia internasional. Materi muatan dalam buku aja ini memuat pokok-pokok pikiran tentang keterkaitan antara hukum dengan dunia teknologi informasi, dengan beberapa konten pendekatan kasus dari cyber law sebagai perkembangan hukum telematika.

Silicon in the microelectronics industry in Indonesia; festschrift in honor of Samaun Samadikun, an Indonesian professor from Institut Teknologi Bandung.

Buku "HUKUM INTERNASIONAL PUBLIK: Konsep Dasar, Norma, dan Studi Kasus” hadir sebagai pintu gerbang bagi mahasiswa hukum dan ilmu sosial untuk menjelajahi dunia hukum internasional yang menarik dan menantang, baik dari aspek konsep dasarnya, norma atau kaidah pengaturannya, serta berbagai studi kasus yang ada. Buku ini disusun oleh Penulis setelah kurang lebih mengajar Mata Kuliah Hukum Internasional (Publik) selama dua puluh tahun, dengan menggunakan sumber referensi dari berbagai literatur yang ditulis oleh Para Sarjana Hukum Internasional yang terkemuka, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Di bagian akhir setiap bab dalam buku ini dirumuskan beberapa pertanyaan kunci, sebagai pedoman para pembaca dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Buku ini dirancang sebagai sumber belajar yang komprehensif, mengupas berbagai aspek hukum internasional yang relevan dengan perkembangan zaman. Dimulai dengan fondasi hukum internasional, buku ini mengajak pembaca untuk memahami esensi dari hukum yang mengatur hubungan antar negara sebagai subyek Hukum Internasional yang utama dan entitas internasional lainnya.

On development of law, law enforcement, and legal system in Indonesia; collected articles.

This book contains the proceedings of the First International Conference on law and human rights (ICLHR 2021). Where held on 14rd-15th April 2021 by virtually meeting in GMT+7 (Asia/Jakarta). This conference was held by Universitas Kristen Indonesia with the theme "ASEAN diversities and its principles toward ASEAN (Legal) Integration in Pandemic Era." The papers from this conference were collected in a proceedings book entitled: Proceedings of the First International Conference on law and human rights (ICLHR 2021). The presentation of such a multi-discipline conference will provide a lot of inspiring inputs and new knowledge on current trends in the fields of human rights, criminal law, civil law, politics, public policy, health law, education law, economic law, international law, and international private law. According to the argument, this conference will act as a valuable reference for numerous relevant research efforts in the future, especially in ASEAN. The committee recognizes that the smoothness and success of this conference cannot be separated from the cooperation of numerous stakeholders. As such, we like to offer our profound gratitude to the distinguished keynote speaker, invited speaker, paper presenters, and participants for their enthusiastic support of joining the First International Conference on law and human rights. We are convinced that the contents of the study from various papers are not only encouraged productive discussion among presenters and participants but also inspire further research in the respected field. We are greatly grateful for your willingness to join and share your knowledge and expertise at our conference. Your input was essential in ensuring the success of our conference. Finally, we hope that this conference will serve as a forum for learning in building togetherness, especially for academic networks and the realization of a meaningful academic atmosphere for the development of digital literacy in various fields of life. Thus, we hope to see you all at the second ICLHR.

On the mass media in Indonesia; collection of speeches by the last Minister for Information.