Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual Property Rights (IPR) digolongkan sebagai hak milik individual, yaitu hak kebendaan yang tidak berwujud (intangible rights). Berkaitan dengan HKI, sstilah yang digunakan di Indonesia saat ini adalah “Kekayaan Intelektual (KI).” Singkatan HKI tidak lagi dipergunakan, namun lebih mengacu pada “KI” karena mengikuti istilah yang mayoritas di terapkan di negara-negara lain.

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang begitu pesat, perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi suatu aspek yang semakin mendesak dan penting. Buku ini, "Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia: Teori dan Praktik," hadir untuk mengulas secara komprehensif dan mendalam mengenai konsep, regulasi, serta aplikasi dari HKI dalam konteks Indonesia.

Siapapun orangnya, didalam kehidupan sehari-harinya akan selalu bersentuhan dan menghadapi benda-benda tidak berwujud yang bermuatan satu atau beberapa Kekayaan Intelektual atau Intellectual Property (IP) yang dilindungi oleh hukum. Untuk mendapatkan pengertian dan faham yang baik tentang apa sebenarnya yang dimaksud sebagai Intellectual Property serta mengetahui cara-cara penggunaannya yang tidak melanggar hukum, buku ini secara komprehensif membahasnya dalam 14 (empat belas) Bab : Bab 1 : Tinjauan Singkat Tentang HKI; Bab 2 : Indonesia Dan Kerangka Kerja HKI Internasional; Bab 3 : Hak Kekayaan Intelektual Dan Negara-Negara Berkembang: Kasus Indonesia; Bab 4 : Hak Cipta; Bab 5 : Merek; Bab 6 : Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Jaringan Internet; Bab 7 : Paten Dan Rekayasa Genetika; Bab 8 : Perkembangan Undang-Undang Paten Indonesia (1989-2016); Bab 9 : Desain Industri; Bab 10 : Informasi Rahasia Dan Rahasia Dagang; Bab 11 : Pelindungan Pengetahuan Tradisional; Bab 12 : Hukum Persaingan HKI; Bab 13 : Penegakan HKI Di Indonesia; Bab 14 : Lisensi Dan Waralaba. Appendix : I. Pelindungan Paten Terhadap Teknologi Kloning (Perspektif UU Paten Indonesia) II. Pelindungan Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) dalam Hukum Paten Indonesia: Problematika dan Solusi III. Pelindungan Ganda Terhadap Varietas Tanaman Berdasarkan UU Pelindungan Varietas Tanaman dan UU Paten Indonesia

Kekayaan intelektual merupakan suatu karya hasil kreativitas yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Tentunya hal itu berkaitan erat dengan bisnis sehingga perlindungan secara hukum mutlak diberikan kepada pencipta, pemilik, inventor, desainer, dan pemulia inventor. Selain itu, kekayaan intelektual merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib untuk dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh negara. Namun, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hak kekayaan intelektual dan aspek hukumnya masih memprihatinkan sehingga tak jarang mengakibatkan berbagai permasalahan hukum yang berujung sengketa di pengadilan. Sebagai pemahaman, lingkup kekayaan intelektual terbagi menjadi 2 bagian, yaitu: 1) Hak cipta yang terdiri dari sastra, seni, dan ilmu pengetahuan, dan 2) Hak milik industri yang terdiri dari paten, merek, dan indikasi geografis, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Masing-masing memiliki aturan hukum sebagai bentuk kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan berkesenian dan bisnis/usaha maupun wirausaha dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih baik dari sebelumnya serta meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat. Buku ini menjelaskan berbagai literatur untuk diketahui, dipahami, dan diterapkan dalam kegiatan kesenian dan dunia bisnis bahwa kekayaan intelektual memperoleh perlindungan hukum sebagaimana aturan yang mendasarinya.

Explaining about Intellectual Property in Indonesia

Buku ini merupakan revisi dari buku Hak Cipta Karya Musik dan Lagu yang terbit tahun 2018. Revisi ini dalakukan karena ada pengembangan , peraturan dan pengayaan baik dari segi teori atau praktik hukum, perbaikan baik dari segi peraturan perundang-undangan, teori perlindungan hak cipta yang diuraikan, dikaji dan dianalisis dalam buku ini. Hal baru yang diulas dalam buku ini adalah telah keluar nya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Sehingga seseorang yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual akan dikenai sanksi berdasarkan undang-undang tersebut. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta, atau para pelaku industri kreatif. Hal tersebut, dapat dikatakan jika Indonesia saat ini telah memiliki sistem perlindungan hukum Kekayaan Intelektual (HKI) yang sangat kuat. Bagi sektor ekonomi kreatif adanya perlindungan tersebut tentu merupakan kabar baik. jika seseorang terbukti melanggar hak ciptaan, maka sanksi yang dikenakan tidak sembarangan. para pelaku ekonomi kreatif yang telah memiliki Hak Kekayaan Intelektual tidak perlu khawatir jika produknya diambil atau ditiru kompetitor. HKI telah melindungi suatu produk dari kemungkinan klaim pihak lain. Buku ini wajib dibaca oleh mahasiswa tingkat Sarjana Hukum, Magister Hukum, ataupun mahasiswa program Doktor Hukum dengan minat kekhususan HKI. Selain itu para praktisi hukum, mulai dari pengacara, konsultan hukum, konsultan Kekayaan Intelektual, Jaksa, Hakim menjadikan buku ini sebagai referensi penyelesaian kasus-kasus Hak Cipta Karya Musik dan Lagu secara dan konkret dan adil.

Considers current pressures to expand legal protection given to reputation and brands in the Asia Pacific region and the associated controversies.

The 1th Seminar and Workshop for Education, Social Science, Art and Humanities (SEWORD FRESSH#1)-2019 has been held on April 27, 2019 in Universitas Sebelas Maret in Surakarta, Indonesia. SEWORD FRESSH#1-2019 is a conference to promote scientific information interchange between researchers, students, and practitioners, who are working all around the world in the field of education, social science, arts, and humanities to a common forum.

In this era of globalization, International Law plays a significant role in facing rapid development of various legal issues. Cultural preservation has emerged as an important legal issue that should be considered by States. This book consists of academic papers presented and discussed during the 9th International Conference of the Centre of International Law Studies (9th CILS Conference) held in Malang, Indonesia, 2-3 October 2018. The title of the book represents the major theme of the conference: "Culture and International Law." It is argued that along with globalization, cultural preservation is slowly ignored by States. Various papers presented in the book cover five topics: cultural heritage; cultural rights; culture and economic activity; culture and armed conflict; and a general topic. The authors of the papers are outstanding academics from various countries, Lithuania, United States of America, Australia, Thailand and Indonesia. The conference was organized by Universitas Indonesia in collaboration with Brawijaya University. This book aims to give a useful contribution to the existing literature on International Law, specifically focussing on cultural issues from the perspective of cultural heritage and rights, economic as well as armed conflict.

Manusia dianugerahi Tuhan atas kemampuan intelektual yang dapat menghasilkan cipta, rasa dan karsa. Kemampuan ini merupakan suatu kekayaan hasil pemikiran manusia yang digunakan untuk menciptakan suatu karya yang memiliki manfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri. Sedangkan karya yang dihasilkan dapat berupa karya ilmiah, sastra maupun seni. Dalam penggunaan secara komersil tentunya hasil kekayaan intelektual ini memerlukan suatu perlindungan hukum dimana pencipta dapat memiliki kekuasaan atas hak moral, social dan ekonomi dalam perolehan manfaat karya tersebut. Pemberian hak yang diberikan kepada pencipta dalam jangka waktu tertentu ini disebut juga dengan HaKI atau Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan atas kekayaan intelektual ini berbeda-beda pada setiap Negara tergantung pada aspek hukum yang berlaku di Negara tersebut. Dengan menjadi anggota WIPO dan WTO, Indonesia telah menetapkan peraturan dengan standar yang tinggi dan mekanisme yang ketat mengenai perlindungan kekayaan intelektual, diantaranya terhadap Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desan Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman. Sistem HaKI ini tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi, namun juga memiliki kaitan terhadap bisnis. Selain masalah bisnis, saat ini kekompleksan persoalan HaKI telah merambah pada masalah politik. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dimaksudkan untuk memperoleh perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang, kelompok, maupun perusahaan.