Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 Regarding Marks and Geographical Indication = Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis This book is in English and Indonesian = Buku ini Berbahasa Inggris dan Indonesia

Indonesian law on trademark and geographical indication.

Geographical indications of origin of intellectual property rights in Indonesia.

Di Indonesia, Indikasi Geografis merupakan salah satu aspek pelindungan Hukum Kekayaan Intelektual konvensional yang berkembang paling akhir. Hingga penghujung abad ke-20, Hak Cipta, Paten dan Merek merupakan tiga aspek Hukum Kekayaan Intelektual yang paling sentral. Kemudian, empat Undang-Undang mengenai Varietas Baru Tanaman, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang disahkan secara berturut-turut pada tahun 2000. Sejauh itu, Indikasi Geografis masih dianggap sebagai sistem sekunder saja dalam kerangka hukum pelindungan Merek. Baru menjelang akhir 2016, Indikasi Geografis muncul sebagai aspek hukum kekayaan intelektual yang sejajar dengan aspek-aspek lainnya, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengesahan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis 2016 ini memiliki arti khusus. Pertama, pengesahan Undang-Undang ini menandai munculnya sistem Hukum Kekayaan Intelektual nasional yang bercorak spesifik ditinjau dari segi kepemilikan, yakni Hukum Kekayaan Intelektual komunal. Hal ini disebabkan oleh kepemilikan Indikasi Geografis yang bercorak komunal organis, berbeda dengan ketujuh aspek Hukum Kekayaan Intelektual konvensional lain yang umumnya bercorak individual.

Buku ini antara lain mengupas tentang pengaturan penghapusan merek terdaftar dan perlindungan hukumnya di Indonesia ditinjau dari Perundang-undangan yang telah ada terdahulu hingga undang-undang yang berlaku pada saat ini dan merupakan penyelarasan dengan TRIPS yang telah memengaruhi dan membantu terciptanya suatu kecenderungan yang umum kearah penyempurnaan perundang-undangan Merek baru yang merupakan revisi Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001.

Tak berlebihan jika dikatakan buku ini yang ditulis oleh seorang Hakim tinggi senior non aktif, merupakan pustaka acuan yang wajib dan perlu dibaca oleh berbagai kalangan, terdiri dari para penegak hukum, mahasiswa, dosen dan khalayak ramai. Substansi buku ini akan sangat membantu pembacanya memahami lika-liku proses penegakan hukum yang lebih progresif dan komprehensif sebagaimana diatur dalam 3 undang-undang baru di bidang kekayaan intelektual yaitu: 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta; 2. Undang-undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten; 3. Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 2. Penjelasan UU RI No 28 Tahun 2014 3. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 4. Penjelasan UU RI No 13 tahun 2016 5. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 6. Penjelasan UU RI No 20 Tahun 2016

Encapsulating the most recent changes in the law, this second edition of The Protection of Geographical Indications investigates the European laws which regulate the way that geographical indications can be used in the marketing of agricultural products, food, wines and spirits. Key updates to this comprehensive second edition include two new chapters exploring the impact of Brexit and considering the protection of EU geographical indications outside Europe and of foreign geographical indications within the EU.

On geographic indicator as part of intelectual property in Indonesia.

Geographical indications, or marks designating a product's place of origin, are of huge economic value, and the laws designed to police and protect such designations are increasingly important and under scrutiny. This book is one of the first to offer a comprehensive and detailed examination of the European laws concerning the protection of geographical indications, and the application of those laws. Systematic attention is paid to the categories of geographical indication, including chapters on agricultural products and foodstuffs, wines, and spirits. Consideration is also given to enforcement mechanisms and the influence of the relevant provisions of the TRIPS agreement.