Geographical indications of origin of intellectual property rights in Indonesia.

The developmental status of any country is based on its intellectual property (IP). In recent years, intellectual property rights (IPR) have expanded far beyond what was previously imagined. The main purpose of IP law is to encourage the creation of a wide variety of intellectual goods. Intellectual Property - Global Perspective Advances and Challenges discusses issues, recent developments, and solutions in IP. Written by researchers from all over the world, chapters address such topics as copyright, traditional cultural expressions, plagiarism, the role of IP in culture and gender diversity, IP and Blockchain, and much more.

Kekayaan intelektual merupakan suatu karya hasil kreativitas yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Tentunya hal itu berkaitan erat dengan bisnis sehingga perlindungan secara hukum mutlak diberikan kepada pencipta, pemilik, inventor, desainer, dan pemulia inventor. Selain itu, kekayaan intelektual merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib untuk dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh negara. Namun, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hak kekayaan intelektual dan aspek hukumnya masih memprihatinkan sehingga tak jarang mengakibatkan berbagai permasalahan hukum yang berujung sengketa di pengadilan. Sebagai pemahaman, lingkup kekayaan intelektual terbagi menjadi 2 bagian, yaitu: 1) Hak cipta yang terdiri dari sastra, seni, dan ilmu pengetahuan, dan 2) Hak milik industri yang terdiri dari paten, merek, dan indikasi geografis, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Masing-masing memiliki aturan hukum sebagai bentuk kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan berkesenian dan bisnis/usaha maupun wirausaha dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih baik dari sebelumnya serta meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat. Buku ini menjelaskan berbagai literatur untuk diketahui, dipahami, dan diterapkan dalam kegiatan kesenian dan dunia bisnis bahwa kekayaan intelektual memperoleh perlindungan hukum sebagaimana aturan yang mendasarinya.

Kekayaan intelektual merupakan aspek yang tak kalah penting dalam dunia bisnis, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini tidak terlepas dari hak ekonomi maupun hak moril yang terkandung dalam setiap aset intelektual berkenaan dengan manfaat yang dapat diberikan kepada pemiliknya. Oleh karena itu, terdapat aspek-aspek hukum yang perlu dipahami sebagai upaya untuk mengetahui berbagai hak yang melekat dan upaya perlindungan bagi pemilik hak terhadap pemanfaatan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Buku ini dibuat khusus sebagai pengantar dalam memahami kekayaan intelektual di Indonesia khususnya di bidang hak cipta, merek, dan paten. Setiap substansi diuraikan secara ringan dari mulai sejarah, pengaturan kekayaan internasional internasional (khususnya prinsip TRIPs-WTO), berbagai teori dasar perlindungan kekayaan intelektual, serta membahas mengenai pembatasan dan larangan dalam setiap kekayaan intelektual di bidang hak cipta, merek, dan paten. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #Kencana

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan suatu bentuk kapitalisasi dari ide manusia yang dapat menjadi pendorong dan daya saing perekonomian suatu bangsa. Di era sekarang ini, industri kreatif tumbuh dan berkembang di mana-mana yang sesungguhnya menuntut perlindungan akan kepemilikan hasil karya secara formal. Memasuki millenium baru, HKI menjadi isu penting dalam berbagai forum, baik dalam forum nasional, regional maupun internasional. Hal ini terkait dengan munculnya berbagai pelanggaran yang merugikan secara ide maupun materi terhadap pemilik hak dan wewenang pemegang hak kekayaan intelektual. Pada titik inilah perlunya pemahaman mengenai HKI sebagai antisipasi dari kemungkinan penyalahgunaan atau pemanfaatan yang tidak berhak dari ide-ide kreatif yang dihasilkan, meskipun hasil karya tersebut belum pada posisi yang bernilai saat itu. Buku ini lahir sebagai jawaban atas perlunya pemahaman terhadap perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). Meskipun merupakan sebuah pengantar, namun konten buku ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai hal terkait HKI. Buku ini disusun dengan bahasa yang mudah dipahami disertai contoh-contoh yang diuraikan secara jelas sehingga diharapkan pembaca akan lebih terbantu dalam proses memahami jenis-jenis produk Kekayaan Intelektual maupun prosedur pengajuannya Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Kekayaan intelektual menjadi bagian yang memiliki andil paling besar bagi perekonomian negara. Oleh karenanya, setiap produk kekayaan intelektual harus didaftarkan agar mendapatkan perlindungan hukum. Tanpa Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pencipta atau penghasil karya intelektual tidak bisa mendapatkan hak eksklusif dan manfaat secara ekonomi dari karyanya secara optimal. Bahkan, karya tersebut berisiko dibajak atau diakui kepemilikannya oleh pihak lain. Sayangnya, kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai HKI mengakibatkan rendahnya produktivitas masyarakat untuk menciptakan sebuah produk kekayaan intelektual. Ditambah lagi, pengajuan HKI memerlukan tahapan dan prosedur yang dirasa cukup rumit, sehingga banyak karya yang belum diajukan HKI-nya. Buku ini menyajikan ragam HKI, khususnya bidang Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis secara lengkap serta jelas. Anda akan dipandu mulai dari pemahaman peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum HKI hingga tata cara mengurusnya. Jadi, segeralah berkarya dan dapatkan manfaat dari karya Anda melalui HKI! Semoga sukses!

Di Indonesia, Indikasi Geografis merupakan salah satu aspek pelindungan Hukum Kekayaan Intelektual konvensional yang berkembang paling akhir. Hingga penghujung abad ke-20, Hak Cipta, Paten dan Merek merupakan tiga aspek Hukum Kekayaan Intelektual yang paling sentral. Kemudian, empat Undang-Undang mengenai Varietas Baru Tanaman, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang disahkan secara berturut-turut pada tahun 2000. Sejauh itu, Indikasi Geografis masih dianggap sebagai sistem sekunder saja dalam kerangka hukum pelindungan Merek. Baru menjelang akhir 2016, Indikasi Geografis muncul sebagai aspek hukum kekayaan intelektual yang sejajar dengan aspek-aspek lainnya, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengesahan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis 2016 ini memiliki arti khusus. Pertama, pengesahan Undang-Undang ini menandai munculnya sistem Hukum Kekayaan Intelektual nasional yang bercorak spesifik ditinjau dari segi kepemilikan, yakni Hukum Kekayaan Intelektual komunal. Hal ini disebabkan oleh kepemilikan Indikasi Geografis yang bercorak komunal organis, berbeda dengan ketujuh aspek Hukum Kekayaan Intelektual konvensional lain yang umumnya bercorak individual.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual Property Rights (IPR) digolongkan sebagai hak milik individual, yaitu hak kebendaan yang tidak berwujud (intangible rights). Berkaitan dengan HKI, sstilah yang digunakan di Indonesia saat ini adalah “Kekayaan Intelektual (KI).” Singkatan HKI tidak lagi dipergunakan, namun lebih mengacu pada “KI” karena mengikuti istilah yang mayoritas di terapkan di negara-negara lain.

Buku ini menjelaskan mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang ditulis dalam bentuk esai, buku ini sangat bermanfaat bagi Mahasiswa Ilmu Hukum yang akan membuat tugas skripsi, tesis dan desertasi, sangat bermanfaat bagi para Dosen pengajar materi Hak Kekayaan Intelektual, sangat bermanfaat bagi Advokat dan Konsultan Kekayaan Intelektual, serta para pemilik usaha yang akan mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual mereka.

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang begitu pesat, perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi suatu aspek yang semakin mendesak dan penting. Buku ini, "Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia: Teori dan Praktik," hadir untuk mengulas secara komprehensif dan mendalam mengenai konsep, regulasi, serta aplikasi dari HKI dalam konteks Indonesia.